Duka Pemilu 2024: 23 KPPS Meninggal dunia, Ribuan Petugas Terkena Dampak, Ini Rinciannya!

Sabtu, 17 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Makassar Hambalii (kanan) didampingi anggotanya Abdi Goncing (dua kanan) saat melayat di rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala di Kompleks  Taman Makassar Indah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir/aa.

Ketua KPU Makassar Hambalii (kanan) didampingi anggotanya Abdi Goncing (dua kanan) saat melayat di rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala di Kompleks Taman Makassar Indah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir/aa.

MPR Minta Pemerintah Beri Santunan Keluarga KPPS

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, telah mengajukan permintaan yang sangat penting kepada pemerintah dan pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) terkait pemberian kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia dalam tugasnya.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, dilaporkan bahwa sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah telah meninggal dunia, diduga karena kelelahan yang mereka alami saat menjalankan tugasnya pada Rabu, 14 Februari.

Hal ini tentu merupakan tragedi yang mendalam bagi keluarga petugas yang telah berkorban demi kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menyampaikan rasa dukacitanya atas kepergian petugas  tersebut.

Dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari Kamis, ia menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga para pahlawan demokrasi ini.

Menyikapi kondisi ini, Bamsoet juga menyerukan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi guna mencegah peningkatan tingkat kematian pasca-hari pemungutan suara.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan tetap menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tim medis yang siap tanggap dalam menghadapi kondisi darurat.

Bamsoet sangat menekankan pentingnya memberikan penanganan yang cepat dan optimal bagi petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan setelah menjalankan tugasnya.
Hal ini harus dilakukan dengan segera oleh tim medis yang telah disiapkan sebelumnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh hak-hak mereka, seperti upah dan jaminan kesehatan.

Ini penting untuk memastikan bahwa para petugas pemilu dan keluarganya mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak. (*)

BACA JUGA  Kisah Ni Made Sutarini Dimutilasi oleh Suaminya Jadi 10 Bagian, Sempat ingin Pulang ke Bali Hadiri Ngaben

Sumber Rmol/Antara

 

Berita Terkait

BKKBN Sumut dan Pemkab Langkat Satukan Langkah Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
BKKBN Sumut Lepas Pengabdian Dr. Fatmawati, Tinggalkan Capaian Gemilang Program Bangga Kencana
Sigit Wartawan yang Kabarnya Diculik Membantah: Semua Cuma Salah Persepsi
Terkait Wacana Pembebasan Lahan di Galang, Ketua Yayasan Anugerah Insan Residivist Sumut Minta Dikaji Mendalam
Perkuat Transparansi Pelayanan Publik, Kemendukbangga/BKKBN Sumut Audiensi dengan Ombudsman Sumut
Sidang Prapid Kapolsek Sunggal, Polisi Tak Hadirkan Penyidik, Dugaan Pelanggaran Due Process of Law Disorot
Fakultas Kedokteran UNPRI Berduka, Dokter Andre Budi Tutup Usia
Pra Rakorda Bangga Kencana 2026, BKKBN Sumut Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Berita Terkait

Jumat, 22 Mei 2026 - 09:35 WIB

BKKBN Sumut dan Pemkab Langkat Satukan Langkah Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

Jumat, 22 Mei 2026 - 09:11 WIB

BKKBN Sumut Lepas Pengabdian Dr. Fatmawati, Tinggalkan Capaian Gemilang Program Bangga Kencana

Senin, 18 Mei 2026 - 15:26 WIB

Sigit Wartawan yang Kabarnya Diculik Membantah: Semua Cuma Salah Persepsi

Rabu, 22 April 2026 - 13:24 WIB

Perkuat Transparansi Pelayanan Publik, Kemendukbangga/BKKBN Sumut Audiensi dengan Ombudsman Sumut

Jumat, 17 April 2026 - 21:28 WIB

Sidang Prapid Kapolsek Sunggal, Polisi Tak Hadirkan Penyidik, Dugaan Pelanggaran Due Process of Law Disorot

Berita Terbaru