Duka Pemilu 2024: 23 KPPS Meninggal dunia, Ribuan Petugas Terkena Dampak, Ini Rinciannya!

Sabtu, 17 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Makassar Hambalii (kanan) didampingi anggotanya Abdi Goncing (dua kanan) saat melayat di rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala di Kompleks  Taman Makassar Indah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir/aa.

Ketua KPU Makassar Hambalii (kanan) didampingi anggotanya Abdi Goncing (dua kanan) saat melayat di rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala di Kompleks Taman Makassar Indah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir/aa.

MPR Minta Pemerintah Beri Santunan Keluarga KPPS

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, telah mengajukan permintaan yang sangat penting kepada pemerintah dan pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) terkait pemberian kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia dalam tugasnya.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, dilaporkan bahwa sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah telah meninggal dunia, diduga karena kelelahan yang mereka alami saat menjalankan tugasnya pada Rabu, 14 Februari.

Hal ini tentu merupakan tragedi yang mendalam bagi keluarga petugas yang telah berkorban demi kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menyampaikan rasa dukacitanya atas kepergian petugas  tersebut.

Dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari Kamis, ia menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga para pahlawan demokrasi ini.

Menyikapi kondisi ini, Bamsoet juga menyerukan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi guna mencegah peningkatan tingkat kematian pasca-hari pemungutan suara.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan tetap menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tim medis yang siap tanggap dalam menghadapi kondisi darurat.

Bamsoet sangat menekankan pentingnya memberikan penanganan yang cepat dan optimal bagi petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan setelah menjalankan tugasnya.
Hal ini harus dilakukan dengan segera oleh tim medis yang telah disiapkan sebelumnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh hak-hak mereka, seperti upah dan jaminan kesehatan.

Ini penting untuk memastikan bahwa para petugas pemilu dan keluarganya mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak. (*)

BACA JUGA  Aiman Dipolisikan, TPN Ganjar-Mahfud Singgung Isu Politik Diseret ke Persoalan Hukum: Tak Heran Hukum Jadi Alat Pukul

Sumber Rmol/Antara

 

Berita Terkait

Mudik Lebaran, BKKBN Sumut Buka Posko Konseling Keluarga di Stasiun Medan dan Terminal Amplas
Mahasiswa Unimed Lakukan Pendampingan Psikososial untuk Pulihkan Mental Remaja Korban Banjir di Langkat
Saifullah Fakhreza Shah Resmi Diambil Sumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Medan
Langkah Nyata Reformasi Birokrasi, BKKBN Sumut Raih Predikat ZI WBK 2025
Lakukan KDRT ke Mantan Istri, MKD Diminta Beri Sanksi Etik ke Oknum DPR RI RHB
Pastikan Distribusi MBG Tepat Sasaran, Kaper BKKBN Sumut Monitoring ke SPPG ke Toba
TFR Sibolga Sudah On Track, BKKBN Sumut Fokus Genjot mCPR
TFR Tapteng Masih Tinggi, BKKBN Sumut Dorong Penguatan Peran PKB

Berita Terkait

Senin, 16 Maret 2026 - 15:59 WIB

Mudik Lebaran, BKKBN Sumut Buka Posko Konseling Keluarga di Stasiun Medan dan Terminal Amplas

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:33 WIB

Mahasiswa Unimed Lakukan Pendampingan Psikososial untuk Pulihkan Mental Remaja Korban Banjir di Langkat

Jumat, 20 Februari 2026 - 17:07 WIB

Langkah Nyata Reformasi Birokrasi, BKKBN Sumut Raih Predikat ZI WBK 2025

Selasa, 17 Februari 2026 - 11:03 WIB

Lakukan KDRT ke Mantan Istri, MKD Diminta Beri Sanksi Etik ke Oknum DPR RI RHB

Kamis, 5 Februari 2026 - 10:36 WIB

Pastikan Distribusi MBG Tepat Sasaran, Kaper BKKBN Sumut Monitoring ke SPPG ke Toba

Berita Terbaru