Asahan, PotretSumut – Dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, sejumlah terobosan dilakukan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Asahan.
Salahsatunya upaya yakni dengan menyelenggarakan Sosialisasi Konsultasi Digital Penyelenggara Pemerintah Daerah (KDPPD).
Kegiatan itu berlangsung sejak 24 Juni hingga 2 Juli 2025 lalu di Aula Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
Diketahui, gelaran ini merupakan salah satu aksi perubahan yang diinisiasi oleh Muhammad Okto Zainuddin Siregar, SE, MSi, CGCAE, Inspektur Pembantu di Inspektorat Kabupaten Asahan.
Dibuka secara resmi oleh Inspektur Kabupaten Asahan, Zulkarnain, SH,
sosialisasi ini menargetkan seluruh dinas/OPD, kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Asahan.
M Okto Zainuddin Siregar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
“Platform KDPPD dirancang sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan konsultasi daring antara OPD dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pihak terkait lainnya,” kata Okto kepada potretsumut.com, Minggu (6/7/2025).
Menurutnya, beberapa tujuan utama dari kegiatan ini meliputi meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai mekanisme konsultasi digital.
Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
Membangun budaya kerja kolaboratif dan transparan melalui kanal komunikasi resmi.
Tak hanya itu, KDPPD diharap meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan internal, juga mendukung penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berbasis digital.
“Kemudian mempersiapkan perangkat daerah menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan,” terangnya.
Dalam sosialisasi ini, para peserta diberikan penjelasan komprehensif tentang cara penggunaan sistem, mekanisme pengajuan konsultasi, standar waktu pelayanan, serta integrasi data.
Menurut Okto, Pemkab Asahan berharap KDPPD akan menjadi momentum penting dalam membangun budaya kerja digital, efisiensi komunikasi antar perangkat daerah dan peningkatan akuntabilitas birokrasi.
“Dengan optimalisasi fasilitas konsultasi digital ini, diharapkan terwujud pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel, sejalan dengan visi Kabupaten Asahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas,” pungkas Okto. (DIV)
Penulis : Diva Suwanda
Editor : Diva Suwanda
