PotretSumut – Suara lantang kembali menggema di forum nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Bali. Pemuda ICMI Sumatera Utara, Irwansyah Putra Nasution, SH, MH, menegaskan bahwa bencana besar yang melanda wilayah Sumatera membutuhkan penanganan maksimal dari pemerintah pusat, bukan langkah setengah hati.
Hal itu dikatakan Irwansyah menyikapi situasi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Banyak wilayah terdampak di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, hingga Aceh belum tersentuh bantuan yang memadai.
“Pemerintah harus serius. Penanganannya harus maksimal, jangan setengah-setengah. Masih banyak daerah yang belum tersentuh, rakyat kelaparan,” tegas Irwansyah di hadapan peserta Forum Nasional ICMI, Sabtu (7/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Irwansyah, yang juga menjabat Wakil Ketua ICMI Korwil Sumut, mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam menghadapi bencana berskala besar tersebut.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih sangat lemah, sementara kebutuhan masyarakat terus mendesak.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dan peralatan, terlebih dengan adanya pemotongan anggaran di berbagai sektor. Karena itu, ia menilai peran pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan dan anggaran terbesar menjadi krusial.
“Pemerintah pusat harus membuka mata dan telinga. Jangan biarkan rakyat dibiarkan bertahan sendiri. Pemerintah pusat harus menetapkan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional,” ujarnya.
Irwansyah juga mengingatkan bahwa Sumatera adalah bagian integral dari Indonesia, sehingga penanganan bencana yang lamban dapat menumbuhkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Ia meminta seluruh tokoh ICMI—mulai dari akademisi, pejabat hingga politisi—untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah strategis menetapkan status Bencana Nasional demi percepatan penanganan.
Irwansyah turut menyoroti pernyataan instrumen pemerintah seperti BNPB yang menyebut bencana Sumatera sebagai “bencana biasa”. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu diluruskan oleh kalangan cendekiawan.
“Tidak ada negosiasi! Tangani dengan serius. Pemerintah pusat harus hadir penuh dan menetapkan bencana Sumatera menjadi Bencana Nasional,” tegasnya.
Dengan penetapan status tersebut, Irwansyah berharap proses pencarian korban, pemulihan kesehatan warga, pemulihan ekonomi, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur. (*)
Penulis : Redaksi
Editor : Diva Suwanda
