Medan, PotretSumut – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan Talkshow Kolaborasi Pembangunan Kependudukan Dalam Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, BKKBN Sumut mendorong agar peta jalan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Acara yang digelar di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (23/10/2025) itu, dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga mitra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST, M Eng, menjelaskan bahwa peta jalan kependudukan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis data kependudukan.
“Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis Daerah (Renstrada),” ujar Fatmawati.
Ia menambahkan, setelah peta jalan disusun, pihaknya akan menyiapkan Rencana Aksi (Renaksi) yang lebih rinci setiap tahunnya.
Dokumen Renaksi tersebut akan menjelaskan pembagian peran antarinstansi dalam menangani berbagai isu kependudukan di Sumatera Utara.
“Dengan adanya Renaksi, kita bisa melihat siapa yang mengerjakan apa, sesuai kondisi dan permasalahan di daerah. Ini penting agar pelaksanaan pembangunan kependudukan berjalan terukur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fatmawati menyebutkan bahwa BKKBN Sumut bersama para pemangku kepentingan akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di 33 kabupaten/kota.
Tujuannya, memastikan peta jalan pembangunan kependudukan benar-benar terinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Peta jalan ini memandu kita dalam menentukan arah kebijakan berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, dan persebaran keluarga. Ketika indikator ini diinput ke dalam Dokrenda, maka pemerintah daerah memiliki panduan jelas dalam menetapkan kebijakan berbasis isu kependudukan,” pungkasnya.
Sementara itu, Togap, salah satu peserta talkshow, menilai kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor.
Ia berharap hasil penyusunan peta jalan tersebut dapat menjadi pedoman praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan keluarga dan kualitas penduduk Sumatera Utara. (*)
Penulis : Redaksi
Editor : Diva Suwanda
